ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI JEMBATAN ANTARA NORMA SOSIAL DAN HUKUM POSITIF

Nama                      :        Lamria Olivia Tampubolon 

NIM                          :        243300020020

Mata Kuliah            :        Antropologi Hukum 

Dosen Pengampu  :       Serepina Tiur Maida, S.Sos., M.Pd., M.I.Kom.

Universitas Mpu Tantular

      Dalam masyarakat modern yang plural, sistem hukum sering menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara aturan formal negara dan kearifan lokal masyarakat. Di sinilah antropologi hukum berperan sebagai jembatan penting yang menghubungkan norma sosial (yang hidup dalam masyarakat) dengan hukum positif (yang diatur secara resmi oleh negara). Antropologi juga cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari budaya dan praktik sosial masyarakat. Alih-alih hanya berfokus pada teks hukum atau yurisprudensi, antroplogi hukum menggali bagaimana masyarakat menciptakan, memahami, dan menjalankan hukum secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Franz Von Beckmann seorang ahli terkemuka dalam antropologi hukum, pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya ada dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam praktik, nilai, dan struktur sosial masyarakat.

Norma Sosial dan Hukum Positif 

•  Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang berkembang melalui       kebiasaan, tradisi, dan nilai dalam masyarakat. Contohnya   termasuk cara   bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa, atau aturan adat dalam   perkawinan dan warisan.
•  Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan   memiliki sanksi hukum jika dilanggar, seperti KUHP dan Undang-Undang   lainnya.

Sering kali, terjadi ketidaksesuaian antara keduanya. Misalnya, masyarakat adat memiliki aturan sendiri tentang kepemilikan tanah, yang tidak selalu diakui oleh hukum negara. Dalam Hal ini, antropologi hukum membantu untuk memediasi dua sistem yang berbeda itu.

Antropologi Hukum Sebagai Jembatan

1. Mengungkap Realita Hukum di Lapangan

    Antropologi hukum menggali bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk bagaimana mereka menyelesaikan konflik tanpa melalui lembaga resmi. Ini penting karena hukum negara sering kali mengabaikan kenayataan sosial di masyarakat, terutama masyarakat adat atau pedesaan.

2. Mendorong Hukum yang Kontekstual dan Inklusif

    Melalui pemahaman antropologis, pembuat kebijakan dapat merancang hukum yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga sosial secara praktis. Contoh nyata adalah pendekatan restorative justice yang berasal dari nilai-nilai lokal, seperti musyawarah mufakat.

3. Mengurangi Ketegangan Hukum dan Budaya 

    Dalam masyarakat multikultural, benturan antara hukum negara dan norma adat bisa menimbulkan konflik. Antropologi hukum membantu mengidentifikasi titik temu sehingga regulasi nasional bisa diadaptasi tanpa meniadakan budaya lokal.

4. Menjaga Keadilan Sosial

    Dalam sistem hukum formal, kelompok marjinal seperti masyarakat adat atau perempuan sering tidak terwakili dengan baik. Antropologi hukum dapat membuka ruang untuk suara mereka, dengan memahami bagaimana keadilan dipersepsikan secara lokal.

Studi Kasus di Indonesia

• Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, negara mulai mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ini adalah bukti bahwa pendekatan antroplogis mulai diadopsi dalam kebijakan hukum nasional.
• Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Hak milik atas tanah menurut hukum adat Minangkabau berbeda dari hukum pertanahan nasional. Penelitian antropologi hukum seperti M.B. Hooker dan Adriaan Bedner menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hukum adat dapat menimbulkan konflik agraria. 
• Sistem Restorative dalam Penyelesaian Kasus Pidana, Beberapa wilayah seperti Papua dan Kalimantan menerapkan penyelesaian sengketa melalui adat, yang sering lebih diterima dan efektif secara sosial dibandingkan sistem pengadilan formal.

Tantangan dan Harapan

  Walaupun pendekatan antropologi hukum menawarkan solusi jangka panjang, tantangan tetap ada:

• Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks budaya sosial
• Dominasi pendekatan legal-formal dalam pendidikan hukum
• Potensi pelanggaran HAM dalam praktik adat yang diskriminatif.

   Namun, dengan menjadikan antropologi hukum sebagai bagian dari proses legislasi, penegakan hukum, dan pendidikan hukum, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual. Maka dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum bukan hanya alat akademik, tetapi juga strategi transformasi hukum agar menjadi lebih inklusif terhadap keragaman sosial dan budaya. Dengan menjadikannya jembatan antara norma sosial dan hukum positif, kita tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Referensi;

1. Koentjaraningrat (1994). Pengantar Ilmu Antropologi 

2. Ibrahim, J. (2015). Hukum dan Antropologi: Menyelaraskan Norma Sosial dan        Hukum Positif.

3. Franz von Benda-Beckmann (2002). Who's Afraid of Legal Pluralism?